Golkar Patuhi Proses Hukum Jika Setnov Kembali Jadi Tersangka
DPP Partai Golkar menyatakan bakal mematuhi proses hukum yang terjadi jika Ketua Umum Setya Novanto kembali ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, meski belum mendapat kabar resmi soal penetapan kembali Novanto sebagai tersangka, partainya menghormati segala proses hukum yang berlaku.
Partai Golkar selalu menghormati proses yang ada, yang didasarkan fakta hukum dan juga untuk keadilan. Jadi tidak ada masalah. Kita senantiasa menghormati proses-proses yang ada, kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (6/11).
Idrus mengatakan, partainya belum memikirkan lebih lanjut langkah yang diambil atas penetapan tersangka oleh KPK tersebut.
KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut diketahui dari penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan.
SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan, bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.
Sumber di KPK membenarkan bahwa Ketua Umum Golkar itu kembali ditetapkan menjadi tersangka.
Novanto diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Namun, KPK belum memberikan konfirmasi resmi soal penetapan tersangka kedua Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP itu. Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com belum merespons.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171106204620-32-253912/golkar-patuhi-proses-hukum-jika-setnov-kembali-jadi-tersangka/
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, meski belum mendapat kabar resmi soal penetapan kembali Novanto sebagai tersangka, partainya menghormati segala proses hukum yang berlaku.
Partai Golkar selalu menghormati proses yang ada, yang didasarkan fakta hukum dan juga untuk keadilan. Jadi tidak ada masalah. Kita senantiasa menghormati proses-proses yang ada, kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (6/11).
Idrus mengatakan, partainya belum memikirkan lebih lanjut langkah yang diambil atas penetapan tersangka oleh KPK tersebut.
KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut diketahui dari penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan.
SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan, bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.
Sumber di KPK membenarkan bahwa Ketua Umum Golkar itu kembali ditetapkan menjadi tersangka.
Novanto diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Namun, KPK belum memberikan konfirmasi resmi soal penetapan tersangka kedua Novanto dalam kasus korupsi proyek e-KTP itu. Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com belum merespons.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171106204620-32-253912/golkar-patuhi-proses-hukum-jika-setnov-kembali-jadi-tersangka/
Merkur Slots Provider Review - Choegocasino
BalasHapusMerkur's Merkur Slots Provider Review - rb88 Check out this Merkur review 온라인카지노 of their selection of 메리트카지노 slot machines and also its many other games.
Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author. 온라인바둑이
BalasHapusGolkar's commitment to following the legal process, even if Setnov is implicated again, demonstrates their adherence to justice and accountability. By prioritizing legal procedures over political influence, Golkar shows a willingness to ensure fairness, regardless of previous associations or circumstances, which is a crucial step for transparency.
BalasHapusdivorce in new york abandonment
I love the way you organize your points! It keeps the reader engaged while making the key takeaways clear.
BalasHapusAccessory After the Fact Lawyer
It's important to see political parties like Golkar showing commitment to due process, regardless of the individual's position. Accountability builds public trust in governance. On a side note, while reading up on related legal news, I came across teraboxsmodapk
BalasHapuswhich had some interesting insights on digital data management—quite relevant in today’s legal investigations.
Penegakan hukum yang transparan memang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik. Semoga proses ini berjalan adil dan objektif. Ngomong-ngomong, saya sempat baca soal integritas digital dan keamanan data di platform seperti carxstreetsmodapk
BalasHapus, dan rasanya relevan juga dengan pentingnya tata kelola yang baik.
It's important to see political parties like Golkar openly supporting legal transparency—it reinforces public trust in the system. In a different context, transparency is also key in digital spaces, including platforms like bitlifeapkmods
BalasHapus, where ethical practices shape user trust.
Legal accountability in political parties is crucial for maintaining public trust. It's good to see Golkar emphasizing due process, even in high-profile cases like this. For those interested in legal systems and their societal impacts, 3pattiblues
BalasHapusoffers some thought-provoking perspectives.
It's reassuring to see Golkar publicly commit to respecting legal processes, especially in such high-profile cases. Transparency like this helps restore public trust. On a related note, ensuring digital security and integrity in governance systems is just as crucial—resources likesmadavs
BalasHapuscan be part of that broader conversation.