Diskusi Publik Eksaminasi Putusan Pengadilan Tipikor
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) atas kerjasama dengan PT Indosat Tbk tentang akses Internet Broadband melalul jaringan 3G/HSDPA Indosat memicu reaksi yang beragam dari praktisi telekomunikasi dan akademisi. Hal ini direspon oleh Fakultas Hukum Universitas Narotama bekerjasama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menggelar diskusi publik “Eksaminasi Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Terhadap Mantan Direktur Umum PT Indosat Mega Media”, Sabtu (27/7).
Acara dibuka oleh Rektor Universitas Narotama Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST. Dua narasumber yaitu Dr. Gazalba Saleh, SH, MH (Pakar Hukum Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Narotama) dan Moh Noor Al Azam, S.Kom, MMT (Ketua Koordinator APJII Jawa Timur), dengan moderator Rinda Amalia, SH, MH (Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Narotama).
Gazalba Saleh menyampaikan analisis yuridis pengenaan Pasal 3 jo 18 ayat (1) dan (3) UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa dalam perjanjian kerjasama akses Internet Broadband melalui jaringan 3G antara PT. Indosat dengan PT IM2. Menurut Gazalba, hakim memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling seidikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.
Sementara itu, Moh Noor AlAzam menyoroti Inter-Networking dan Perijinannya di Indonesia. Dia menjelaskan tentang konsep jaringan secara umum dan hubungannya dengan lisensi bisnis telekomunikasi, teknik alur kerja jasa penyelenggara internet. Putusan pengadilan tipikor dalam kasus PT Indosat Mega Media akan berpengaruh terhadap penyelenggara jasa internet di Indonesia -
Acara dibuka oleh Rektor Universitas Narotama Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST. Dua narasumber yaitu Dr. Gazalba Saleh, SH, MH (Pakar Hukum Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Narotama) dan Moh Noor Al Azam, S.Kom, MMT (Ketua Koordinator APJII Jawa Timur), dengan moderator Rinda Amalia, SH, MH (Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Narotama).
Gazalba Saleh menyampaikan analisis yuridis pengenaan Pasal 3 jo 18 ayat (1) dan (3) UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa dalam perjanjian kerjasama akses Internet Broadband melalui jaringan 3G antara PT. Indosat dengan PT IM2. Menurut Gazalba, hakim memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling seidikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.
Sementara itu, Moh Noor AlAzam menyoroti Inter-Networking dan Perijinannya di Indonesia. Dia menjelaskan tentang konsep jaringan secara umum dan hubungannya dengan lisensi bisnis telekomunikasi, teknik alur kerja jasa penyelenggara internet. Putusan pengadilan tipikor dalam kasus PT Indosat Mega Media akan berpengaruh terhadap penyelenggara jasa internet di Indonesia -
Leave a Comment