KPK Pelajari Nama-Nama di Panama Papers
komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)akan mempelajari Dokumen Panama atau Panama Papers yang di dalamnya berisi perseorangan dan perusahaan yang terindikasi berasal dari Indonesia."KPK mempelajari nama-nama yang ada di dokumen itu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (6/4).
Laode mengakui bahwa simpanan offshore merupakan salah satu kendala yang dihadapi penegak hukum tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Jika Panama Papers dijadikan barang bukti, maka harus melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum luar negeri.
"Bisa dilakukan secara agency to agency, bilateral, maupun multilateral," ucap Syarif.
Sebelumnya, beredar hasil laporan investigasi mengenai firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen.
Setidaknya ada 128 politikus dan pejabatb publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini. Temuan itu merupakan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), sebuah koran dari Jerman dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.
Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax heavens). Terdapat lebih dari 2000nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang terindikasi ada di dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, untuk menilai aset para wajib pajak di luar negeri, bukan berasal dari laporan investigasi mengenai firma hukum di Panama tersebut.
Menurutnya, data milik DJP berasal dari data resmi otoritas pajak dari negara-negara G20. Meski begitu, Bambang tak menampik jika penilaian DJP terhadap aset para wajib pajak di luar negeri menggunakan informasi dari Panama Papers sebagai data pembanding.
Sementara itu, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas DJP Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama menambahkan informasi dari Panama Papers bisa menjadi data tambahan untuk menggali potensi pajak baru, apabila data yang ditawarkan benar-benar terjamin validitasnya.
Mekar memastikan dalam proses penyidikan pajak, DJP tidak hanya mengandalkan data, namun juga konfirmasi kepada wajib pajak terkait aset yang dimiliki agar bisa mendapatkan keterangan yang lebih akurat.
"Kalau ada data yang kami ketahui, misal, perusahaan X mengadakan transaksi di luar negeri, yang mengindikasikan ada penghasilan atau keuntungan dari penjualan saham, selalu kami konfirmasi dengan wajib pajak bersangkutan," kata dia.
Namun, apabila dalam proses klarifikasi, wajib pajak tidak bisa memberikan keterangan dengan lebih jelas, dan tidak ingin membetulkan data dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, maka selanjutnya dilakukan tahapan pemeriksaan.
Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5704aecb89135/kpk-pelajari-nama-nama-di-panama-papers
Laode mengakui bahwa simpanan offshore merupakan salah satu kendala yang dihadapi penegak hukum tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Jika Panama Papers dijadikan barang bukti, maka harus melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum luar negeri.
"Bisa dilakukan secara agency to agency, bilateral, maupun multilateral," ucap Syarif.
Sebelumnya, beredar hasil laporan investigasi mengenai firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen.
Setidaknya ada 128 politikus dan pejabatb publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini. Temuan itu merupakan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), sebuah koran dari Jerman dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.
Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax heavens). Terdapat lebih dari 2000nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang terindikasi ada di dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, untuk menilai aset para wajib pajak di luar negeri, bukan berasal dari laporan investigasi mengenai firma hukum di Panama tersebut.
Menurutnya, data milik DJP berasal dari data resmi otoritas pajak dari negara-negara G20. Meski begitu, Bambang tak menampik jika penilaian DJP terhadap aset para wajib pajak di luar negeri menggunakan informasi dari Panama Papers sebagai data pembanding.
Sementara itu, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas DJP Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama menambahkan informasi dari Panama Papers bisa menjadi data tambahan untuk menggali potensi pajak baru, apabila data yang ditawarkan benar-benar terjamin validitasnya.
Mekar memastikan dalam proses penyidikan pajak, DJP tidak hanya mengandalkan data, namun juga konfirmasi kepada wajib pajak terkait aset yang dimiliki agar bisa mendapatkan keterangan yang lebih akurat.
"Kalau ada data yang kami ketahui, misal, perusahaan X mengadakan transaksi di luar negeri, yang mengindikasikan ada penghasilan atau keuntungan dari penjualan saham, selalu kami konfirmasi dengan wajib pajak bersangkutan," kata dia.
Namun, apabila dalam proses klarifikasi, wajib pajak tidak bisa memberikan keterangan dengan lebih jelas, dan tidak ingin membetulkan data dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, maka selanjutnya dilakukan tahapan pemeriksaan.
Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5704aecb89135/kpk-pelajari-nama-nama-di-panama-papers
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempelajari Dokumen Panama atau Panama Papers yang mencantumkan nama-nama perseorangan dan perusahaan brightspace oneonta yang terindikasi berasal dari Indonesia. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyatakan bahwa simpanan offshore merupakan salah satu kendala yang dihadapi penegak hukum di Indonesia dan luar negeri.
BalasHapusHelpful information for contractors and businesses!CIS Tax Returns Services can make managing tax obligations easier and help keep your financial records organized.
BalasHapusThe Panama Papers discussion focuses on examining names, financial transparency, and the importance of carefully evaluating information rather than drawing conclusions too quickly. For readers who enjoy researching different industries and brands, 13 Fishing offers a useful example of how a specialized company can build its identity around innovation, product development, and a focused audience. Explore the brand and its fishing gear at your website for more context.
BalasHapusThe Panama Papers discussion shows why careful attention to details matters when evaluating complex information. Audio setup can benefit from the same approach, since different devices and listening needs require different frequency adjustments rather than one universal preset. Best Equalizer APO Settings offers tested presets for genres, headphone types, and situations, with preamp levels and specific frequency filters to help improve clarity while avoiding clipping.
BalasHapusBank account beneficiaries are important when handling financial arrangements because they can determine who receives the funds if the account holder passes away and can help keep account instructions clear. Understanding how beneficiaries are added and what details are usually required can make financial planning easier, so check here for useful details.
BalasHapusThe discussion around financial records shows how important it is to keep track of information carefully, and the same applies to everyday travel planning in Abu Dhabi. A Hafilat Travel Card makes bus travel easier, while checking its balance through available online or Darb options can help avoid low balance issues when boarding.
BalasHapusThe Panama Papers discussion highlights the importance of keeping records clear and checking official information when dealing with legal or financial matters In the same way drivers in Dubai can use Dubai RTA Fine Check to review traffic fines parking penalties speeding violations and other details so outstanding issues can be handled before they cause further complications
BalasHapusThe Panama Papers story shows how public issues can become easier to follow when information is presented clearly and thoughtfully. In everyday communication, visual content can also make a simple message more engaging, especially when sharing greetings or positive thoughts with others. Collections such as https://buongiornoimmagine.it/ offer free, regularly updated images for WhatsApp, including themes with flowers, coffee, animals, seasons, and motivational phrases.
BalasHapus